PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA SURABAYA

Rifan Financindo – Pada 20 Oktober 2017, usia pemerintahan Jokowi-JK genap tiga tahun dari lima tahun masa bakti Presiden dan Wakil Presiden periode 2014-2019. Meskipun belum genap lima tahun, terdapat banyak hal yang telah terjadi dalam perekonomian nasional  termasuk di bidang perpajakan.

Sektor pajak menjadi salah satu sektor penting karena kontribusinya terhadap Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan penentu keberhasilan pencapaian target-target pembangunan, termasuk sebagai instrumen kebijakan untuk mengatasi ketimpangan. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, ada beberapa poin yang bisa menjadi acuan pencapaian pemerintahan Jokowi-JK selama tiga tahun di bidang perpajakan.

“Pencapaian-pencapaian penting dan bagus oleh pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres JK dipertahankan dan dilanjutkan sehingga semakin berdampak bagi kesejahteraan rakyat,” kata dia.

Menyambut tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK, berikut refleksi atas kebijakan dan praktik perpajakan sebagaimana dikutip dari siaran pers CITA, Senin (23/10/2017).

Apresiasi amnesti pajak dan terbitnya Perppu No. 1 Tahun 2017

Pada tiga tahun pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla, terdapat beberapa pencapaian yang layak mendapatkan apresiasi, antara lain kesuksesan program amnesti pajak dan terbitnya Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Amnesti adalah jembatan menuju reformasi perpajakan yang komprehensif dan keterbukaan informasi menjadi penanda dimulainya era baru perpajakan yang transparan.

Implementasi dan pencapaian program amnesti pajak pada 2016-2017 patut diapresiasi sebagai jalan keluar dari kebuntuan akibat beban target pajak yang tinggi dan kegamangan dunia usaha menghadapi ketidakpastian.

Amnesti pajak setidaknya sukses meraup uang tebusan sebesar Rp 134,8 triliun, deklarasi harta Rp 4.865,7 triliun, repatriasi sebesar Rp 147,1 triliun, dan peserta sebanyak 965.983 wajib pajak. Amnesti pajak menjadi modal sosial dan jembatan menuju sistem perpajakan baru yang berkeadilan, transparan, akuntabel, dan berkepastian hukum melalui program reformasi perpajakan.

Pencapaian lain yang layak diapresiasi adalah penerbitan Perppu No 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan (UU No 9 Tahun 2017) yang memastikan kewenangan otoritas pajak untuk mendapatkan data dan informasi keuangan baik domestik maupun antarnegara.

“Era baru perpajakan yang transparan ini akan meningkatkan efektivitas pemungutan pajak, namun di sisi lain perlu penguatan akuntabilitas agar menjamin keamanan data dan kenyamanan masyarakat wajib pajak. Maka sinergi otoritas fiskal dan otoritas moneter mutlak diperlukan,” tulisnya.

Meski demikian, agar program amnesti dapat berkelanjutan, CITA menilai perlunya dirumuskan strategi pasca-amnesti yang tepat. Pemerintah baru saja menerbitkan PP Nomor 36 Tahun 2017 sebagai bagian dari tindak lanjut pasca-amnesti pajak.

“Perlu dipastikan bahwa kebijakan perpajakan pasca-amnesti dilandasi prinsip kehati-hatian, mengalkulasi dampak dan risiko politik, dan tetap menjaga kepercayaan publik melalui tindakan yang terukur dan jelas,” kata CITA.

Penguatan reformasi kepabeanan dan cukai

Ditjen Bea dan Cukai juga telah dan sedang melakukan penguatan reformasi kepabeanan dan cukai agar institusi lebih berintegritas, kompeten, dan mampu menjalankan tugas dengan lebih baik, terutama pelayanan ekspor impor. Penindakan terhadap importir borongan merupakan langkah tepat dan patut didukung, dengan terus melanjutkan debirokratisasi dan penyederhanaan perizinan, khususnya pengurangan larangan atau pembatasan secara signifikan.

“Presiden diharapkan memberikan dukungan penuh agar kementerian dan lembaga, termasuk aparat penegak hukum memberikan dukungan konkret guna memastikan agenda penting ini berjalan dan tuntas,” jelas CITA.

“Kemenkeu dan Ditjen Bea dan Cukai juga perlu terus didorong dan didukung agar berani melakukan ekstensifikasi barang kena cukai untuk melindungi masyarakat dari eksternalitas negatif dan menambah pundi-pundi penerimaan negara. Hal lainnya, simplifikasi tarif cukai atas hasil tembakau perlu dituntaskan agar menjamin pengendalian dan mempermudah pengawasan,” lanjutnya.

Hal yang perlu diperhatikan dalam kebijakan perpajakan

Namun masih terdapat beberapa catatan yang harus diperhatikan dan agenda yang wajib dituntaskan, misalnya corak arsitektur kebijakan fiskal yang lebih jelas dan memberi kepastian arah, optimalisasi kebijakan pajak sebagai instrumen untuk redistribusi dan mengurangi ketimpangan, praktik pemungutan pajak yang fair dan konsisten, program reformasi perpajakan, simplifikasi administrasi perpajakan, dan penguatan budaya pajak.

“Secara umum, Pemerintah perlu memperjelas corak dan warna kebijakan. Kami memandang perlunya manajemen yang lebih efektif dalam merumuskan kerangka kebijakan, memandu formulasi dan arah kebijakan fiskal agar terarah, fokus kepada agenda-agenda besar yang penting dan mendesak, mengurangi kegaduhan, menciptakan kepastian, dan menjamin rasa nyaman para pemangku kepentingan. Penting sekali kontrol agar tercipta “tertib dan disiplin” dalam praktik pemungutan pajak, termasuk perlunya melibatkan publik dalam diskursus kebijakan dan perluasan kanalisasi aspirasi”, tutur Yustinus.

Perlu melakukan evaluasi pencapaian target penerimaan pajak.

Lebih lanjut menurut CITA, pemerintah juga perlu mawas diri dan melakukan evaluasi, bertolak dari pencapaian target penerimaan pajak dalam APBN 2015 dan 2016 yang kurang menggembirakan. Tercatat pencapaian target pajak 2015 sebesar 82 persen dan tahun 2016 sebesar 81 persen. Sedangkan pencapaian target bea dan cukai cukup bagus, tahun 2015 sebesar 92,3 persen dan tahun 2016 sebesar 97,15 persen.

Rendahnya pencapaian dipengaruhi oleh kenaikan target penerimaan yang ambisius di saat perekonomian sedang mengalami stagnasi, selain faktor kepatuhan yang masih rendah dan kapasitas otoritas pemungut pajak yang perlu ditingkatkan. Dalam jangka pendek, memperbaiki fundamental lebih mendesak daripada memaksakan akselerasi, sehingga rasionalitas dan prioritas belanja patut mendapat perhatian.

“Kebijakan pemungutan pajak yang adil dan tetap mempertimbangkan iklim investasi usaha seyogianya dipertahankan sebagai corak kebijakan perpajakan pemerintah hingga 2019 mendatang, demi menciptakan keadilan, kepastian, dan menjaga performa dan kepercayaan publik”, ujar dia.

Periode pemerintahan Jokowi-JK juga dinilai sebagai saat yang tepat untuk menuntaskan agenda reformasi perpajakan guna meletakkan fundamental dan pondasi prinsip dan sistem perpajakan yang kuat. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan merevisi UU Perpajakan agar lebih berkeadilan dan berkepastian hukum, kebijakan perpajakan yang kompetitif dan responsif, penerbitan perpres khusus untuk perbaikan administrasi yang berbasis teknologi informasi yang menjamin kemudahan dan kesederhanaan, serta penyederhanaan prosedur perpajakan dan sengketa pajak. Rifan Financindo.

Sumber : Liputan 6

Rifanfinancindo – Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) tercatat menambah utang sebesar Rp 1.258,67 triliun dalam kurun waktu tiga tahun. Penambahan utang tersebut ditujukan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Dari data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan yang dirangkum Liputan6.com, Jakarta, Kamis (19/10/2017), total outstanding utang pemerintah hingga September 2017 sebesar Rp 3.866,45 triliun.

Jumlah utang ini naik Rp 40,66 triliun, dibanding Agustus 2017 yang sebesar Rp 3.825,79 triliun.

Sementara bila dibandingkan dengan posisi 2014, saat pemerintahan Jokowi mulai bekerja, jumlah tersebut membengkak Rp 1.258,67 triliun dari Rp 2.607,78 triliun. Pada 2015, total utang pemerintah pusat sebesar Rp 3.165,13 triliun dan naik menjadi Rp 3.515,46 triliun di periode 2016.

Rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) ikut terkerek naik dari 24,7 persen di 2014 menjadi 27,4 persen di 2015. Lalu naik lagi menjadi 28,3 persen pada akhir 2016, dan hingga September 2017, rasio utang turun menjadi 28,6 persen dari PDB.

Jika posisi utang saat ini Rp 3.866,45 triliun dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia sekitar 250 juta jiwa, maka satu orang menanggung utang sekitar Rp 15,46 juta.

Direktur Strategi dan Portofolio Utang DJPPR, Schneider Siahaan menegaskan, secara prinsip utang harus dipakai untuk kegiatan produktif. Artinya utang dipakai untuk menghasilkan tambahan penerimaan pajak dan atau menurunkan biaya ekonomi pada masa yang akan datang.

“Masa Presiden sekarang telah memenuhi prinsip tersebut, karena utang dipakai untuk menambah belanja infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan,” ucapnya saat dihubungi Liputan6.com.

Schneider meminta kepada masyarakat untuk tidak khawatir atau mempermasalahkan posisi utang pemerintah pusat tersebut.

“Jika belanja utang dipakai secara produktif, besaran utang yang nambah tidak perlu dipermasalahkan. Karena semakin besar utang, semakin besar pula benefit untuk ekonomi nasional,” tegasnya.

Terkait dengan besaran utang per kapita, Schneider bilang, hanya merupakan ilustrasi terkait magnitude utang tersebut dalam sebuah perekonomian.

“Tapi bukan berarti utang tersebut menjadi utang penduduk atau rakyat Indonesia. Buktinya sampai sekarang saya dan penduduk lain tidak pernah kan ditagih untuk bayar utang,” Schneider menerangkan.

Data DJPPR juga menunjukkan bahwa dalam tiga tahun ini, pemerintah sudah membayar kewajiban utang sebesar Rp 613,1 triliun, baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri pemerintah pusat.

Rinciannya pada 2014, realisasi pembayaran kewajiban utang sebesar Rp 133,4 triliun, sebesar Rp 156 triliun di 2015, dan sebesar Rp 182,8 triliun di 2016. Sementara dari Januari-Agustus ini, pemerintah sudah membayar utang Rp 140,9 triliun di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017. Rifanfinancindo.

Sumber : Liputan 6

PT Rifan Financindo – Maraknya investasi bodong membuat PT Rifan Financindo Berjangka (RFB), perusahaan pialang berjangka yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi (PBK) menggelar edukasi kepada warga masyarakat melalui beberapa media.

Sosialisasi dan edukasi sengaja dilakukan di luar Jakarta, dengan pertimbangan tingkat literasi industri PBK masih rendah. Di Jakarta, tingkat pemahaman masyarakatnya cukup bagus.

”Melalui sosialisasi ini, kami berharap, masyarakat menjadi paham dan mengerti bahwa perdagangan berjangka komoditas bisa dijadikan alternatif investasi yang menguntungkan. Sekaligus ini bisa meminimalisir masyarakat yang tertipu oleh investasi bodong,”tegas bapak Teddy Prasetya selaku CBO PT. Rifan Financindo Berjangka.

Masih menurut bapak Teddy Prasetya Selama ini harus diakui bahwa masyarakat masih awam dengan jenis investasi ini, karena pada umumnya investasi yang dikenal hanya saham, obligasi, reksadana, deposito dan sebagainya. Tambahan, ada citra negatif yang melekat di kalangan pelaku perusahaan pialang.

Direktur Utama Bursa Berjangka Jakarta Sthepanus Paulus Lumintang menambahkan saat ini dinamika industri PKB masih memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang dan memberi kontribusi bagi perekonomian Indonesia.
“Artinya kita perlu melakukan sosialisasi dan edukasi yang konsisten kepada publik agar potensi tersebut dapat terealisasi, tentunya dengan dukungan pemerintah juga. Perlu ditekankan bahwa industri perdagangan berjangka komoditi yang kini ada dan beroperasi di bawah regulasi yang jelas, tentunya lebih aman dari risiko penipuan berkedok investasi yang cukup sering kita dengar,” tegas Paulus di acara sosialisasi industri PBK.

Selama sosialisasi di Surabaya, PT Rifan Financindo Berjangka juga menyerahkan bantuan berupa alat kebersihan untuk Unair sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan.

Saat ini PT Rifan Financindo Berjangka menggandeng dunia pendidikan melaiui kerja sama dengan beberapa kampus di Indonesia. Program ini dinamakan Futures Trading Learning Center (FTLC). Saat ini, FTLC telah hadir di 20 kampus terkemuka di tanah air. Salah satunya Universitas Sriwiiaya (Unsri), Sumatera Selatan. “Dalam waktu dekat, FTLC akan dibuka di kampus negeri dan swasta di Surabaya, Jakarta dan Bali,” terangnya. PT Rifan Financindo.

Rifan Financindo – Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjenguk Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Mako Brimob, Kepala Dua, Depok pada Selasa, 17 Oktober 2017. Dalam kunjungannya, Agus membawa kue basah untuk Ahok.

“Kemarin bawa kue basah untuk Pak Ahok,” kata Chief Communication Officer The Yudhoyono Institute, Ni Luh Putu Caosa Indryani kepada Liputan6.com di Jakarta, Rabu (18/10/2017).

Menurut Caosa, sebenarnya Agus sudah lama ingin bertemu dengan Ahok. Hanya saja baru terlaksana pada Selasa pagi kemarin.

“Tujuannya untuk menyampaikan terima kasih pada Ahok selama dia memimpin Jakarta,” kata Caosa.

Pertemuan itu, kata Caosa dilakukan empat mata. “Itu permintaan Mas Agus yang ingin bicara berdua saja dengan Pak Ahok,” tandas Caosa.

Agus Yudhoyono mengungkapkan kunjungannya itu melalui akun Instagram-nya.

“Pagi ini saya bersilaturahmi dengan Pak Ahok @basukibtp. Beliau menerima saya dengan sangat baik. Kami saling bercerita tentang kehidupan, dan saling mendoakan, semoga ke depan kami berdua bisa menjadi manusia yang lebih baik, dan bermanfaat untuk orang banyak,” tulis Agus di akun Instagramnya, @agusyudhoyono, Selasa 17 Oktober 2017.

Putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu berharap, memiliki kebesaran jiwa untuk mengapresiasi karya pemimpin terdahulu, serta memberi kesempatan dan mendukung pemimpin baru.

“Semoga kita memiliki kebesaran jiwa untuk dapat mengapresiasi karya dan jasa pemimpin terdahulu, sambil memberikan kesempatan dan mendukung pemimpin yang baru untuk dapat melanjutkan hal-hal yang sudah baik, dan memperbaiki segala yang belum baik. Yuk, kita bersatu membangun negeri…,” sambung Agus Yudhoyono.

Kunjungan tersebut ditunjukkan AHY melalui foto pernyataan dari Ahok di atas selembar kertas yang diunggah ke akun Instagramnya.

Ahok juga menyampaikan terima kasih pada AHY atas dukungannya, serta mendoakan AHY. Tak lupa, Ahok juga menyampaikan salam kepada SBY dan Ani Yudhoyono.
1 dari 2 halaman
Kalah di Pilkada DKI

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Sylviana Murni telah menyatakan kekalahannya di Pilkada DKI 2017, tepat di hari pencoblosan pada 15 Februari 2017.

Saat itu, Agus Harimurti mengaku masih memikirkan waktu yang tepat untuk bertemu dengan Cagub DKI Jakarta lainnya, yakni Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Anies Baswedan.

Pilkada DKI 2017 periode pertama, pasangan AHY-Silvy kalah di urutan ketiga. Urutan pertama diduduki pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat (Ahok-Djarot), disusul pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Namun, pada Pilkada DKI 2017 periode kedua, pasangan Ahok-Djarot kalah dari Anies-Sandi. Dengan demikian, Anies-Sandi berhak menduduki kursi DKI 1 dan DKI 2. Rifan Financindo.

Sumber : Liputan 6